INIKAH NAMANYA POLITIK DINASTI, ADA 57 DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN POLITIK DINASTI INI ?! 89243

ohmlukas.blogspot.com - Opini Saya MUHAMMAD NUR OKT

Ilustrasi foto sumber www.pacific.edu

Berbicara masalah politik Dinasti tentu lah kita akan teringat pd Dinasti yg dibangun Ratu Atut Chosiyah, tapi kita tak boleh apriori dulu karena ternyata selain di Banten terdapat 57 daerah yg jg menganut Politik Dinasti bahkan ada yg mengatakan sekitar 200 daerah otonomi di Indonesia yg mempaktekkan politik Dinasti, walau demikian Mendagri melalui rilis pers baru menyampaikan bahwa sekitar 57 daerah yg kepala daerahnya terlibat politik Dinasti.

Apakah yg dimaksud dgn politik Dinasti ? Saya sebagai Orang awam bingung, karena dlm rilis tersebut disebutkan bahwa Politik Dinasti adalah " adanya ikatan kekeluargaan Pejabat Kepala Daerah ( Gubernur / Bupati ) satu garis ke bawah, satu garis ke samping dan ke atas. untuk mereka yg terkait dgn Politik Dinasti harus ada jeda lima tahun / satu perioden untuk dipilih menjadi Kepala Daerah , ? Tapi Bagaimana bila kerabat yg dimaksud diluar daripada yg disebutkan diatas, ( satu Garis kebawaj, kesamping dan satu garis keatas ) apa bisa disebut Politik Dinasti ?, bagaimana jg bila anak, istri, saudara, ipar Gubernur / Bupati ingin mencalonkan diri diluar dari Daerah dimana kerabatnya berkuasa.
Biasanya Politik Dinasti itu sangat kental terjadi di Negara kerajaan / Daerah yg menganut sistim kerajaan seperti Inggris, Belanda, Spanyol, Malaysia, Thailand / Indonesia dimasa lalu dimana anak, saudara, cucu, cicit berhak menggantikan sang Raja di Daerahnya bila berhalangan sesuai dgn tingkat kekerabatan dgn Sang Raja, dimulai dari anak pertama putra mahkota / pengganti putra mahkota karena berhalangan tetap. Biasanya Putra Mahkota akan menggnatikan Ayahnya sebagai Raja didaerahnya secara turun temurun seumur hidup, selama Negara / Daerah itu masih berbentuk kerajaan, jarang sekali ada anak rajaA akan menjadi Raja di kerajaan B kecuali bila mencaplok kerajaan B.
Kalau kita melihat , mendengar yg selama ni disebut-sebut sebagai Politik dinasti , adalah apabila seorang Gubernur/Bupati/Walikota / wakilnya memiliki keluarga dekat yg kemudian menjadi Gubernur , Buipati, Walikota / wakilnya di Daerah dimana kerabatnya pernah mejadi Gubernur/Bupati / pernah memerintah. sebagai masyarakat awam kami masih membutuhkan divinisi / semacamnya dari pihak yg berkompeten tentang apa sebenarnya yg dimaksud dgn Politik Dinasti di Negeri tercinta ini. serta rincian penjelasannya.
Pertanyaan kemudian muncul dibenak masyarakat awam , apakah ni jg masuk dlm politik Dinasti ? Bila Gubernur, / Bupati memiliki istri, anak / keluarga dekat yg masih masuk dlm kategori satu garis ke bawah, ke samping dan ke atas menjadi Anggota Legeslatif, Yudicatif ( Hakim, Jaksa, Polisi ) / Kepala Institusi lainnya yg bekerja dlm Daerah dimana Gubernur Bupati menjadi Kepala Daerah, Bagi penulis sendiri ( opini pribadi ) hal ni tak termasuk dlm Politik Dinasti dgn alasan mereka tak mewarisi ( Dinasti ) jabatan dari Suami, Ayah / saudaranya sebagai Eksekutif ( Gubernur dan Kepala Daerah ), dgn mengacu pd Sistim Dinasti pd Negara Negara / Daerah yg menganut Pemerintahan Kerajaan, sekali lagi perlu perumusan yg jelas utamanya bagi masyarakat kecil agar tak apriori terhadap apa yg disebut politik Dinasti.
Mendagri Pa Gamawan Fauzi di beberapa media oktober 2013 yg baru lalu menyebutkan memiliki data 57 daerah tersebut dan akan menyampaikan data tersebut pd awal tahun 2014 yg tinggal beberapa hari lagi kedepan.
Walau belum diumumkan secara resmi data daerah mana saja, namun ada beberapa daerah penyelenggara politik Dinasti yg sudah dirilis di media , diluar Dinasti Ratu Atut yg sudah sangat diketahui , seperti ni :

1. Provinsi Lampung, Gubernur Lampung S. Zp, memiliki 2 anak yg jadi pejabat daerah Bupati Lampung Selatan R. M dan Wakil Bupati Piring Sewu HN.
2. Provinsi Sumatra Barat, Bupati Padang Lawas Utara BH, anaknya Walikota Padang Sidempuan AAH.
3. Provinsi Jambi, Bupati Tanjung Jabung Timur ZZ adalah Putra Mantan Gubenur Jambi ZN.
4. Provinsi Sumatra Selatan wakil Walikota Pagar Alam ND adalah Putra dari mantan Walikota Pagar Alam DK.
5. Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Sulsel SYL, mempunyai adik yg menjabat sebagai Bupati Gowa bernama IYL. Masih di Sulsel Wakil Bupati Tana Toraja AS adalah istri Mantan Bupati Tanah Toraja sebelum nya, lalu Wakil Bupati Takalar NI adalah Putra Mantan Bupati sebelum nya.
6. Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur SHS dan anaknya IS yg wakil Bupati Minahasa, sedang wakil Walikota Manado MHA adalah Putra Matan Gubenur Sulawesi Utara yg saat ni menjabat Menteri Perhubungan Pa EE MANGINDAAN.
7. Provinsi Jawa Barat, Bupati Bekasi NHY adalah menantu Mantan Bupati Bekasi sebelum nya. Masih di Jabar Bupati Indramayu AS adalah istri Mantan Bupati Sebelum nya, serta Walikota Cimahi AS adalah istri Mantan Walikota Cimahi Sebelumnya.
8. PROVINSI Jawa Tengah, Bupati Kendal WKS adalah Istri Mantan Bupati Kendal sebelumnya. dan Bupati Klaten SH adalah istri Mantan Bupati Klaten sebelumnya.
9. DI Jogyakarta, Bupati Bantul SS, adalah istri Mantan Bupati Bantul sebelum nya.
10. Provinsi Jawa Tengah, Bupati Kendal WKS adalah Istri Mantan Bupati Kendal sebelumnya, serta Bupati Klaten HS adalah istri Mantan Bupati Klaten sebelumnya yg menggantikan suaminya.
11. Provinsi Jawa Timur, Bupati Probolinggo PT adalah merupakan istri mantan bupati Probolinggo dan Bupati Kediri HS adalah istri mantan Bupati Kediri Sutrisno. Selain itu jg ada Bupati Bangkalan Mohammad Makmun Ibnu Fuad yg merupakan anak mantan Bupati Bangkalan.
12. Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB ) Tenggara Barat, Gubernur Z M memiliki kakak yg menjabat sebagai Wakil Bupati Lombok Timur S Li. , Sedang Walikota Kota Bima dipimpin oleh sepasang kakak-adik, yaitu Qurais H. A (Walikota) dan A. R. A (Wakil Walikota).
13. Provinsi Kalimantengah ( Kalteng ), Bupati Kota Waringin Timur S H adalah menantu Bupati Seruyan DA, Selanjutnya Bupati Kutai Kertanegara RW yg merupakan anak mantan bupati di daerah tersebut.
14. PROVINSI MALUK, Bupati Maluku Tengah T A merupakan kakak dari mantan Bupati Maluku Tengah.

Menyoal politik dinasti Mendagri Pa Gamawan Fauzi pernah mengatakan bahwa " Undang-Undang Dasar tak melarang seperti 27, tetapi ada prinsip pembatasan pd pasal 28 j ayat 2. Pembatasan itu dibolehkan undang-undang untuk dilakukan. Jadi sebetulnya bukan pelarangan, tetapi pembatasan " katanya.
Oleh karena itu, Kemendagri berupaya mengatur pembatasan syarat terhadap jabatan kepala daerah guna menghindari praktik dinasti dlm pemerintahan daerah tersebut, konsep dgn larangan kerabat dan keluarga petahana dlm pilkada tersebut dilakukan dgn jeda satu periode masa jabatan si petahana / lima tahun. Kalau betul apa yg diberitakan di beberapa media terkemuka bahwa Mendagri akan mengumumkan ( merilis ) Daerah / pejabat Daerah yg melakukan Politik Dinasti diawal tahun ni maka sebentar lagi kita akan mencatat setidaknya 57 / 60 Daerah yg mempraktekkan Politik Dinasti.
UU Pemerintahan Daerah saat ni sedang digodok di DPR RI, baru UU Desa, yg sudah disahkan beberapa hari yg lalu dan kalau RUU Pemerintahan Daerah ( RUU Pilkada ) pengganti UU yg lama sudah disahkan tak menutup kemungkinan ( optimis ) semua permasalahan tentang Politik Dinasti, Pilkada bisa diatasi.***
Sumber " melakukan-politik-dinasti "

INIKAH NAMANYA POLITIK DINASTI, ADA 57 DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN POLITIK DINASTI INI ?! Namun dalam politik dinasti di Indonesia, kepala daerah atau ldquo Menurut saya lebih dari 57 kepala daerah. Ada banyak daerah di bull Jokowi Tidak Suka Namanya Dinasti Syiah yang menguasai politik Pasukan pimpinan Ali berhasil melebarkan sayap kekuasaannya ke daerah para Khalifah Abbasiyah hanya tinggal namanya Namanya tidak populer, Perbandingan dinasti politik Ratu Atut dan SBY Ada apa ini, Inikah sosok Bunda Putri