ohmlukas.blogspot.com - JAKARTA - Wacana membentuk peraturan gubernur (Pergub) tentang regulasi peredaran daging anjing oleh Pemprov DKI Jakarta mendapat kritikan dari organisasi masyarakat Muhammadiyah.Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menjelaskan sesuai dgn undang-undang, konsumen berhak memperoleh informasi terkait makanan yg dijajakan di tempat umum.
"Sesuai UU konsumen, tiap konsumen berhak untk memperoleh informasi yg benar tentang makanan dan minuman yg dikonsumsinya. Konsumen harus mendapatkan perlindungan dari makanan dan minuman yg merusak fisik, mental dan spiritual, " ujar Abdul saat dihubungi, Selasa (29/9/2015).
Terkait aturan yg akan dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yg akan meregulasi peredaran daging hewan berkaki empat ini, menurut Abdul, nantinya Ahok harus menjelaskan aturan tersebut secara umum. Hal itu lantaran bagi sebagian pemeluk agama di Indonesia mengharamkan makanan tersebut.
"Kalau ada rencana Perda tentang penjualan daging sebaiknya disebutkan secara umum, tak hanya penjualan daging anjing. Penyebutan daging secara khusus bisa dimaknai legalisasi penjualan daging yg haram. Dalam kenyataannya banyak jg penjualan daging binatang halal seperti sapi dan ayam yg dicampur dgn daging haram seperti babi dan tikus, " tuturnya.
Sehingga, Abdul mengatakan tak setuju dgn wacana tersebut. Sebab, lanjut Abdul, penertiban regulasi terhadap daging anjing belum diperlukan dgn kondisi seperti saat ini.
"Karena itu, Perda tentang perdagangan anjing tak mendesak dan tak diperlukan dlm situasi sekarang. Perdagangan dan konsumen daging anjing tak massif. Karena itu, Perda tentang perdagangan daging anjing dpt dimaknai sebagai legalisasi dan hal itu bisa kontra produktif di negara mayoritas Muslim, " tandasnya.
(fid/okezone)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar